. Pengertian Politik Hukum Menurut Para Pakar | Pengertian Pakar

Pengertian Politik Hukum Menurut Para Pakar

Pengertian Pakar
 
Pengertian Politik Hukum Menurut Para Pakar, sebagai berikut :

Menurut Mahmud M.DPengertian Politik Hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia. Legal policy mengenai pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan.


Menurut Satjipto Rahardjo, Pengertian Politik Hukum ialah aktivitas yang menentukan pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.

Pendapat Padmo Wahjono mengenai Pengertian Politik Hukum merupakan kebijaksanaan penyelenggaraan negara mengenai kriteria menghukumkan sesuatu atau menjadikan sesuatu sebagai hukum. Kebijaksanaan yang dimaksud dapat berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapannya.

Pengertian Politik Hukum Menurut L. J. Van Apeldorn yaitu Politik hukum sebagai politik perundang-undangan. Politik hukum berarti menetapkan suatu tujuan dan isi peraturan perundang-undangan hanya terbatas pada hukum tertulis. 

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Pengertian Politik Hukum adalah kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai.

Teuku Muhammad Radhie mengatakan bahwa Pengertian Politik Hukum ialah sebagai pernyataan kehendak penguasa negara dan mengenai hukum yang berlaku di wilayah suatu negara dan mengenai arah pengembangan hukum.

Pengertian Politik Hukum Menurut Abdul Hakim yaitu politik hukum sama dengan politik pembangunan hukum.

Dari Pengertian Politik Hukum diatas dapat disimpuLkan bahwa, Pengertian Politik Hukum adalah sarana penguasa dalam mencapai tujuan negara dalam upaya menjaga ketertiban, keamanan, pembangunan perekonomian dan menciptakan suasana pemerintahan yang kondusif guna mewujudkan pemerintah yang bersih.

Politik dan Hukum merupakan subsistem dalam sistem kemasyarakatan. Masing-masing melaksanakan fungsi-fungsi tertentu untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Secara garis besar, hukum juga berfungsi melakukan social control, dispute settlement and social engeneering atau inovation. Adapun Fungsi politik meliputi pemeliharaan sistem dan adaptasi (socialization dan recruitment), konversi (rule making, rule aplication, rule adjudication, interesttarticulation and aggregation) dan fungsi kapabilitas (regulatif extractif, distributif and responsif).

 

Hukum memberikan dasar legalitas bagi kekuasaan politik dan kekuasaan politik membuat hukum menjadi lebih efektif. Dengan kata lain, hukum adalah kekuasaan yang diam dan politik adalah hukum yang in action dan kehadirannya dirasakan serta berpengaruh pada kehidupan kemasyarakatan.

 

Politik dan Hukum mempunyai kedudukan yang sejajar. Hukum tidak bisa ditafsirkan sebagai bagian dari sistem politik, demikian juga sebaliknya. Dalam realitas hubungan hukum dan politik tidak sepenuhnya ditentukan oleh prinsip-prinsip yang diatur dalam sistem konstitusi, tetapi lebih ditentukan pada komitmen rakyat dan elite politik untuk bersunguh-sungguh melaksanakan konstitusi tersebut sesuai dengan semangat dan jiwanya.

 
Demikianlah uraian mengenai pengertian politik hukum menurut para pakar, semoga tulisan saya mengenai pengertian politik hukum menurut para pakar dapat bermanfaat.

Sumber : Buku Dalam Penulisan Pengertian Politik Hukum Menurut Para Pakar :

– Wawan Muhwan Hariri, 2012. Pengantar ilmu Hukum. Yang Menerbitkan CV. Pustaka Setia : Jakarta.
Gambar Pengertian Politik Hukum Menurut Para Pakar

Gambar Pengertian Politik Hukum Menurut Para Pakar

 
Pengertian Politik Hukum Menurut Para Pakar | utsman ali |