Pengertian, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Loading...
 
Pengertian Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kenegaraan yang dibuat untuk mengawal (to guard) konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik dalam penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga negara.

 
Di beberapa negara bahkan dikatakan bahwa mahkamah konstitusi juga menjadi pelindung (protector) konstitusi.
Fungsi Mahkamah Konstitusi tercantum dalam UUD 1945 untuk menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, hal ini dilakukan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan cita-cita demokrasi dan kehendak rakyat. Keberadaan mahkamah konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya suatu pemerintahan negara yang stabil dan sebagai koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.
 
Fungsi Mahkamah Konstitusi menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie yaitu menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Tugas mahkamah konstitusi untuk mendorong dan menjamin agar negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Oleh karena sistem konstitusi memiliki kelemahan, maka perlu peran mahkamah konstitusi sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.
 
Lembaga negara lain dan bahkan orang per orang boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi, karena memang tidak selalu jelas dan rumusannya luas dan kadang-kadang kabur atau tidak jelas. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah mahkamah konstitusi. Tafsiran yang mengikat tersebut hanya diberikan dalam putusan mahkamah konstitusi atas pengujian yang diajukan kepadanya. Hal ini berbeda dengan beberapa mahkamah konstitusi di bekas negara komunis yang telah melangkah menjadi negara demokrasi konstitusional, mereka boleh memberi fatwa (advisory) atau bahkan menafsirkan konstitusi jika anggota parlemen, presiden atau pemerintah meminta.
 
Tafsiran yang dilakukan secara abstrak tanpa terkait dengan permohonan pengujian atau sengketa konstitusi lain yang dihadapi oleh mahkamah konstitusi, tentu hanya didasarkan pada ketentuan teks konstitusi, tanpa terkait dengan latar belakang secara sosial maupun ekonomi yang menjadi dasar penafsiran. Kehadiran pemohon, termohon maupun pihak-pihak terkait di mahkamah konstitusi sesungguhnya akan sangat membantu untuk merumuskan dan mempelajari masalah konstitusi yang dihadapi.
 
Memang ada bahayanya memberi tafsir konstitusi atas permintaan pihak tertentu di luar pengujian atau permohonan sebagai perkara. Boleh jadi, mahkamah konstitusi dianggap inkonsisten kalau putusannya berbeda dengan pendapat penasehat yang diberikan meskipun dikatan bahwa pendapat penasehat tersebut tidak mengikat.

| Wewenang Mahkamah Konstitusi |

Wewenang mahkamah konstitusi menurut UUD 1945, yaitu :
(1) Wewenang mahkamah konstitusi untuk mengadilai pada tingakat pertama dan terakhir yang dalam putusannya bersifat final.
(2) Wewenang mahkamah konstitusi untuk menguji UU tehadap UUD 1945.
(3) Wewenang mahkamah konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
(4) Wewenang mahkamah konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik.
(5) Wewenang mahkamah konstitusi untuk memutus perselisihan yang terjadi atas hasil dari proses pemilu yang berlangsung.
(6) Wewenang mahkamah konstitusi untuk memberi putusan atas pendapat DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengenai dugaan pelanggaran Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD.
 
 
Secara khusus wewenang mahkmah konstitusi diatur dalam UU mahkamah konstitusi pasal 10, yaitu :
(1) Wewenang mahkamah konstitusi untuk menguji UU terhadap UUD 1945.
(2) Wewenang mahkamah konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
(3) Wewenang mahkamah konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik.
(4) Wewenang mahkamah konstitusi untuk memutus perselisihan yang terjadi akibat hasil dari pemilihan umum.
(5) Wewenang mahkamah konstitusi untuk memberi putusan atas pendapat dari DPR mengenai presiden atau wakil presiden yang diduga melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, penyuapan, korupsi, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
 
Memutus pendapat DPR atas impeachment (tuduhan) yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden tetap merupakan wewenang mahkamah konstitusi dan sifat putusan mahkamah konstitusi secara yuridis tetap merupakan peradilan pertama dan terakhir serta final karena tidak ada lembaga lain yang akan melakukan review lagi terhadap putusan yang telah dijatuhkan mahkamah konstitusi.
 
Mahkamah konstitusi yang telah menyatakan seorang presiden atau wakil presiden telah bersalah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dugaan atas pendapat DPR yang diajukan ke mahkamah konstitusi, putusan tersebut tetap mengikat kepada setiap lembaga negara termasuk badan peradilan pidana biasa. Jika putusan mahkamah konstitusi tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum bagi lembaga-lembaga lain, ada kemungkinan seorang presiden atau wakil presiden yang telah dinyatakan bersalah oleh mahkamah konstitusi, ketika diajukan lagi di depan peradilan pidana, presiden atau wakil presiden dapat dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan.
 
Sekian pembahasan mengenai pengertian mahkamah kontitusi, fungsi mahkamah kontitusi, tugas mahkamah konstitusi dan wewenang mahkamah konstitusi, semoga tulisan saya mengenai pengertian mahkamah kontitusi, fungsi mahkamah kontitusi, tugas mahkamah konstitusi dan wewenang mahkamah konstitusi dapat bermanfaat.

Sumber : Buku dalam Penulisan Pengertian, Fungsi, Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi :

– Maruarar Siahaan, 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta.
Gambar Pengertian Mahkamah Konstitusi, Fungsi Mahkamah Konstitusi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi
Gambar Pengertian Mahkamah Konstitusi, Fungsi Mahkamah Konstitusi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi