Pengertian Pajak dan Retribusi

Loading...
 
Menurut Feldmann, Pengertian Pajak adalah prestasi yang terutang pada penguasa dan dipaksakan secara sepihak menurut norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri, tanpa ada jasa balik dan semata-mata untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.
 
Pengertian Pajak menurut Pendapat Adriani, Pajak adalah pungutan oleh pemerintah dengan paksaan yuridis untuk mendapatkan alat-alat penutup bagi pengeluaran-pengeluaran umum atau anggaran belanja tanpa ada jasa timbal balik khusus terhadapnya.
 
Pengertian Pajak yang dikemukakan oleh Anderson, Pajak ialah pembayaran yang bersifat memaksa kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
 
Pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan UU yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.
 
Pengertian Pajak menurut pendapat Soeparman Soemahamidjaja, Pajak ialah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa.
 
Pengertian Pajak dari Aspek Hukum adalah perikatan yang timbul karena UU yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU untuk membayar, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara dan pembangunan, serta yang digunakan sebagai alat pendorong atau penghambat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan negara.

| Pengertian Retribusi |

Menurut Munawir, Pengertian Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapatkan jasa balik secara langsung yang dapat ditunjuk. Paksaan yang dimaksud ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran.
Contoh Retribusi : Retribusi pasar dan retribusi air minum.
Pendapat Munawir mengenai pengertian retribusi di atas perlu dilakukan perbaikan, yaitu bahwa paksaan dalam retribusi tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan memuat pula paksaan secara yuridis berupa sanksi administrasi maupun sanksi kepidanaan.
 
Pengertian retribusi di atas ternyata ditinjau dari aspek ekonomis bukan dari aspek hukum, padahal yang dibutuhan adalah pengertian retribusi dari aspek hukum. Sebenarnya haruslah ada perbedaan yang mencolok yang dapat membedakan pengertian retribusi dari aspek ekonomis dengan aspek hukum, sehingga nantinya akan kelihatan perbedaannya secara prinsipil. Dalam Hukum Pengertian Retribusi adalah pungutan oleh pejabat retribusi kepada wajib retribusi yang bersifat memaksa dengan tegenprestasi secara langsung dan dapat dipaksakan penagihannya. Sarana hukum yang dipergunakan untuk memaksakan penagihan retribusi tidak berbeda dengan pajak, berupa sanksi maupun sanksi kepidanaan.
 
Di dalam pasal 23A UUD 1945 secara tegas diatur mengenai pajak, akan tetapi berbeda dengan retribusi yang tidak diatur secara tegas dalam UU. Sekalipun demikian, retribusi ini sangat dibutuhkan oleh negara dalam rangka untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Retribusi dalam pasal UUD ini merupakan bagian dari pungutan yang bersifat memaksa, yang dibutuhkan oleh negara karena diatur dengan UU.
 
Sekian pembahasan mengenai pengertian pajak dan pengertian retribusi, semoga tulisan saya mengenai pengertian pajak dan pengertian retribusi dapat bermanfaat.

Sumber : Buku dalam Penulisan Pengertian Pajak dan Pengertian Retribusi :

– M. Djafar Saidi, 2007. Pembaruan Hukum Pajak. Penerbit PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
Gambar Pengertian Pajak dan Pengertian Retribusi
Gambar Pengertian Pajak dan Pengertian Retribusi